Politik Hukum Indonesia Antara Kepentingan Kekuasaan dan Keadilan Hukum

Politik Hukum Indonesia Antara Kepentingan Kekuasaan dan Keadilan Hukum

Reporter: Opini | Editor: Admin
Politik Hukum Indonesia Antara Kepentingan Kekuasaan dan Keadilan Hukum
Agil Sutra ( ist)
Footnote:
1. Mahfud, M. (1998). Politik hukum di Indonesia. Lp3s.
2. Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). UKI press.
3. Republik Indonesia (2011), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Angka 1.
4. Habib, Y. A., & Gilalo, J. J. (2025). Social Justice Theory in Indonesia Reviewed from the Philosophy of Law. International Journal of Business, Law, and Education, 6(1), 238-247.
5. Prasetyo, A. (2020). Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang ITE: Antara Kebebasan Berekspresi dan Kepentingan Kekuasaan. Jurnal Hukum & Sosial, 8(2), 112–127.
6. Lestari, D. (2021). Politik Hukum dan Pelemahan KPK: Analisis terhadap Revisi UU Nomor 19 Tahun 2019. Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan, 11(1), 45–58.
7. Siregar, M. (2023). Kritik Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Baru: Antara Kepentingan Ideologis dan Keadilan Publik. Jurnal Reformasi Hukum, 15(3), 221–235.
8. Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). UKI press.
9. Ismaidar, I., Sembiring, T., & Harefa, J. (2024). Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(4), 274-280.
10. Pawe, T., & Muzakkir, A. K. (2025). The Paradox of a Rule of Law State: A Critical Reflection on the Dialectic between Discourse and Reality in the Eradication of Corruption in Indonesia. Sovereign: International Journal of Law, 7(1-2), 1-17.
11. Mahfud, M. (2010). Politik hukum di Indonesia. Lp3s.
12. Fernanda, V., Patmos, Y., & Syam, F. (2024). The Influence of Political Configuration in The Creation of The New KUHP (An Examination of the New Wave of Indonesian Democracy in the Reformation Era). AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 6(1), 99-118.
13. Buana, MS (2020). Paradigma Hukum-Politik Mahkamah Konstitusi Indonesia: Membela Pengadilan Instrumentalis yang Berprinsip. Konstitusi Rev., 6, 36.
14. Razak, A., Muhtar, MH, Rivera, KM, & Saragih, GM (2023). Menyeimbangkan Hak Sipil dan Politik: Kekuasaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Austria. JILS, 8, 1311.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Lanjut Baca ke halaman berikutnya

Kabar Lainnya

Kabar Lainnya