KABAR18.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi perhatian publik. Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, ratusan kontraktor justru kena apes akibat pembayaran proyek yang tertunda. Nilai tunggakan yang belum diselesaikan Pemprov Jabar tercatat mencapai Rp621 miliar.
Menurut Tody Ardiansyah Prabu (TAP), Waketum DPP FABEM-SM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa, penundaan pembayaran proyek senilai Rp621 miliar kepada ratusan kontraktor bukan sekadar persoalan teknis anggaran. fakta bahwa Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 hanya tersisa Rp500 ribu menunjukkan krisis manajemen kas pemprov yang serius.
"Ini adalah cermin telanjang atas lemahnya perencanaan dan pengelolaan managemen keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di balik narasi “semua terkendali” dan “sudah diantisipasi”, fakta penundaan pembayaran ratusan miliar rupiah tetap menjadi beban bagi para kontraktor." Ujarnya
Ditambahkan Tody, pembangunan yang terus digenjot tanpa pengelolaan kas yang solid terukur berpotensi kembali memunculkan risiko gagal bayar / wanprestasi & terdampak nama baik pemprov dalam roda pembangunan Jawa Barat. Apalagi ini terjadi di Propinsi Jabar , menjadi perhatian serius pelajaran untuk propinsi lainya.
Evaluasi Gaya Kepemimpinan Gubernur Jawabarat
Gubernur Jabar Deddy Mulyadi yang populer sebutan KDM harus punya terobosan baru, dengan pemikiran out of the box dan memakai pendekatan kontekstual agar lebih bermakna tidak memandang tugasnya hanya sebatas rutinitas belaka,
"Gubernur Jawa Barat saat ini dan kedepan harus mampu memprediksi tantangan Fiskal Pemprov Jabar & Kesejahteraan Rakyat Jabar yang akan dihadapi dalam 4 tahun sampai berakhir periode masa bakti gubernur sampai 2029." Jelas Tody yang juga Sekretaris JMSI Provinsi Jabar itu
Tody menyarankan Gubernur Jabar membuat kebijakan publik, bukan sekadar kebijakan murah hati / terlihat sikap Dermawan (benevolent policy) , tetapi bagaimana kebijakan publik tersebut dijalankan secara tepat sesuai kebutuhan dan tuntutan publik,” bekerja orientasi jangan sekedar mengejar populisme tapi kerja teknokratis dimbangi dengan strategi jitu memperkuat potensi realisasi pendapatan daerah ( PAD Pemprov Jabar ).
"Apalagi mengejar populisme melalui konten Media Yutubenya, media lokal hanya dapat akses satu pintu Informasi dari yutubenya walaupun transparansi informasi tanpa melibatkan ekosistem dan ruang diskusi bersama Media Lokal dalam mengawal pembangunan dijabar. Agar citra positip terhadap Kepemimpinan dan Pembangunan bagus karena media adalah jembatan antara kekuasan dan rakyat. Mitra diskusi Pembangunan berkelanjutan." Jelasnya.
Tody juga menyoroti pentingnya sosok gubernur yang paham kebijakan politik anggaran agar bisa menemukan solusi atas penurunan APBD Pemprov Jabar belakangan ini.
"Kok bisa-bisanya gubernur yang memimpin Rp50 juta penduduk adem ayem saja saat APBD Pemprov Jabar turun dari 37 triliun 2024 menjadi Rp31 triliun 2025 dan semakin menurun mengalami turbelensi menjadi 28.3 T 2026. Walaupun tahun 2021 pernah sebesar Rp 41,47 triliun. ? Dengan kondisi seperti itu tahun 2026 dengan APBD 28.4 T, masih mungkinkah Provinsi Jabar berkembang menjadi Istimewa dengan Taglinenya goalnya mewujudkan kesejahteraan Rakyat & pertumbuhan Ekonomi pemprov Jabar, " cetus Toddy.
Turbelensi Apbd Pemprov Jabar 2025 dan 2026
APBD yang semula direncanakan sebesar Rp31,1 triliun akhirnya harus direvisi menjadi sekitar Rp28, 4 triliun, atau berkurang hampir Rp2,7 triliun. Penurunan ini meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pendidikan, jalan, dan infrastruktur daerah aliran sungai.
Menurut Tody, Gubernur Jawa Barat harus berjuang siang dan malam menaikkan government spending supaya ekonomi bisa tumbuh & bagaimana mengawal potensi realisasi pendapatan daerah naik ini tantangan 2026 dan selanjutnya berkesinambungan.
"Jangan cuma nampang sana sini buat pencitraan menaikan rating populisme rutinitas urusan teknis lapangan semata, serahkan urusan teknis kepada birokrasi Kasi Kabag, Kadis setiap lini dengan batas tupoksinya saja karena tujuan pemimpin substansinya melakukan pekerjaan tugas hal yang lebih besar adalah mengorkestrasi melakukan secara sistemik membuat, merumuskan mengambil keputusan dalam kebijakan publik untuk menyejahterakan rakyat salah satu caranya adalah menaikan anggaran PAD & APBD Jabar dan mengalokasikan meningkatkan belanja modal untuk keseimbangan infrastruktur dan bersentuhan untuk kebutuhan rakyat jabar, bukan sekedar rutinitas apbd hanya untuk belanja birokrasi semata , belanja barang & jasa. Adapun catatan belanja barang diserap wajib pemberdayaan umkm lokal sesuai e catalog platform LKPP, " ajarnya
Menurut Tody, omong kosong janji menyejahterakan rakyat dengan anggaran APBD terbatas, apalagi jika government spending turun, investasi turun, dan daya beli masyarakat turun.
Mengejar infrastruktur pembangunan jalan secara masif di tahun pertama berujung secara politik bola efeknya adalah memang menguntungkan populisme di tahun pertama pemerintahan Pemprov jabar.
Akibatnya alokasi anggaran 2025 tidak cukup untuk membiayai pekerjaan jasa kontraktor dalam mengejar infrastruktur pembangunan perbaikan jalan, PJU dan pelebaran perbaikan sungai - sungai di jabar.
Selanjutnya gubernur mestinya memimpin memberikan petunjuk kepada seluruh kepala dinas khususnya dikomando oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan kepegawaian Daerah bertugas untuk merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan KPI yang lebih spesifik dan terperinci untuk birokrasi mereka, birokrasi bekerja sesuai target untuk menaikan pelayanan potensi dan realisasi pendapatan daerah di semua lini kebijakan dengan cara tanpa membebani rakyat dengan menaikan Pajak PBB tapi mestinya target target potensi pendapatan itu di maping di kontrol oleh gubernur membuat sistem yang terpadu dan berkelanjutan agar target realisasi terwujud PAD setiap tahunnya. Gubernur mestinya lebih banyak turun dalam kontrol potensi potensi pendapatan ( PAD Pemprov Jabar ) atau Gubernur dapat menugaskan Wakil gubernurnya / Sekda agar terjadi keseimbangan penugasan Bukan dengan cara gaya kepemimpinan One man Show.
Salah satu yang disarankan Tody adalah agar efek Pendapatan Pemprov Apbd akan membaik adalah mengoptimalkan Investasi & kepastian Hukum perizinan industrialisasi di Jawa Barat sehingga bisa membuka banyak lapangan kerja, melahirkan pelaku - pelaku umkm berkembang dengan berdayakan potensi kearifan lokal daerah dalam menunjang keberlangsungan Ekosistem kawasan tumbuh kembang industri yang menjadi contoh di Asean. Meningkat wisata budaya sejarah jabar diperkotaan perdesaan, tumbuh kembang perhotelan resort resort mendatangkan turis manca negara , pertukaran pelajar mahasiswa asia afrika belajar sejarah budaya meningkatkan wisata bahari di pemprov Jabar Membuat kawasan lumbung Pangan Nasional di Jabar. Pemprov jabar Membuat peta cluster wisata , lumbung pangan agraris , industri manufaktur , industri bahari , kawasan ekonomi kreatif eksportir berdayakan koperasi di perdesaan serta membangun market pasar penjual dan pembeli domestik & LN, membuat peta cluster pendidikan budaya ( termasuk memperkuat aksara nusantara disekolah sekolah Jabar dengan kolaborasi media siber lokal) , peta edukasi sejarah semuanya itu meningkatkan ekosistem ekonomi yang mana ujungnya adalah meningkatkan PAD jabar.
Selanjutnya, menaikkan daya beli masyarakat lokal dengan andilnya pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi yang saling bersinergi dan berkesinambungan sebagaimana contoh berdayakan pelaku UMKM usaha warung toko madura, bengkel motor, cuci motor , Catering makanan , Suplai Kebutuhan Catering Industri ditunjang usaha peternakan, perikanan laut , tambak, pertanian Sayur lokal di wilayah jabar mata rantai ekonomi tumbuh. Maupun usaha kawasan property subsidi yang sehat ramah lingkungan untuk kaum buruh pekerja industri.
"Ada beberapa peluang korbisnis di kawasan industri tadi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat daerah. Pemerintah daerah mengarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Hampir lebih 50% industri Indonesia ada di Jawa Barat. Sayangnya, pendapatan pajaknya ditarik ke Jakarta karena rata-rata kantor pusat industri-industri itu ada di Jakarta," kata Toddy.
Harusnya, lanjut Toddy, Gubernur Jabar berani mengajak dialog bersama asosiasi industri kepada pelaku semua industri yang dibangun dan beroperasi di Jawa Barat agar mendirikan kantor pusat di wilayah Jawa Barat.
"Di Bekasi , Karawang misalnya, biar pajaknya masuk ke PAD Provinsi Jawa Barat," jelas Pendiri / Wakil Ketua KAPMI (Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia)
Diwajibkan untuk pelaku industri yang beroperasi dijawabarat untuk menggunakan kendaraan operasional memakai plat nomor wilayah jabar agar pendapatan pajak kendaraan masuk ke kas daerah pemprov Jabar.
Terobosan Pemimpin yang berkualitas inovatif dan kreatif pemimpin yang memiliki pengetahuan dan jaringan ( networking ) dengan berbagai kalangan, baik secara nasional maupun internasional, serta memiliki kemampuan untuk mengundang dan kerjasama dengan investor secara konstruktif dan selama tidak melanggar hukum dan aturan perundang - undangan.
Pertumbuhan Ekonomi Jabar akan terus Meningkat , pemerataan pembangunan berjalan masif , menjadikan stabilitas daerah stabil dan dilibatkan partisipasi akar rumput & termasuk seluruh stakeholder goal effectnya adalah terjadinya demokratisasi yang sehat dalam merumuskan untuk membuat keputusan agar menjadi ukuran kebijakan publik dalam memitigasi meredam gejolak di akar rumput.
Karena mantra pembangunan Peta Jalan Indonesia Terang & Istimewa Unggul adalah Caturlogi Pembangunan ;
1. Stabilitas Pembangunan
2. Pemerataan Pembanguanan
3. Pertumbuhan Ekonomi tumbuh
4 Melibatkan Partisipasi Rakyat & Demokratisasi Tumbuh dengan Sehat. ***
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
