JAMBI, KABAR18.COM - Penolakan terhadap pembangunan stockpile batu bara di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, terus mendapat simpati dan dukungan dari pihak Legislatif.
Salah satu dukungan itu datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Raden Fauzi, menegaskan PKS akan tegak bersama warga berjuang menolak kehadiran stockpile yang sangat mungkin bakal mengancam kehidupan warga sekitar, hingga kelak sampai anak cucu mereka.
Baca Juga: Reses di Bakung Jaya, Edi Purwanto Bahas Soal Program Kerakyatan
Fauzi yang juga duduk di Komisi III DPRD Provinsi Jambi itu, mengaku tahu persis persoalan stockpile batu bara yang ditolak warga Aur Kenali, serta dua desa di Kabupaten Muaro Jambi, Desa Mendalo Darat dan Desa Mendalo Laut. Masalah ini masih dikaji di Komisi III.
Menurut Fauzi, Komisi III segera memanggil pihak-pihak terkait dengan masalah stockpile tersebut, diantaranya pihak Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan perusahaan yang akan membangun stockpile itu.
Baca Juga: Dewan dan Pemkot Jambi Wajib Lindungi Warga Dari Dampak Buruk Pembangunan Stockpile Batu bara
“Apapun program yang merugikan masyarakat harus kita tolak bersama. PKS akan ada di sana. Insya Allah,” tegas Fauzi.
Dalam penolakan pembangunan stockpile batu bara oleh PT Sinar Anugerah Sukses (SAS), di Kelurahan Aur Kenali, Forum Warga Aurkenali, Mendalo Darat dan Mendalo Laut sudah mengirim surat resmi ke DPRD Provinsi Jambi.
Baca Juga: Komisi IV Studi Banding ke Jawa Barat
Surat resmi penolakan juga sudah dilayangkan ke Gubernur Jambi Al Haris, Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, Kapolda Jambi, Danrem 042/Garuda Putih dan pihak-pihak terkait lainnya.
Sementara Pemerintah Kota Jambi, secara resmi sudah berkirim surat yang ditanda-tangani oleh Pj. Walikota Jambi, Sri Purwaningsing kepada Gubernur Jambi, tertanggal 27 Nopember 2023 lalu. Perihal tentang permohonan peninjauan kembeli perizinan pembangunan stockpile batu bara yang dikelola oleh PT Sinar Anugrah Sukses (PT.SAS).
Namun, sayangnya dalam surat tersebut tidak dijelaskan, isi yang tertuang dalam perizinan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.*
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
