KABAR18.COM — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengungkap adanya dugaan ketidakwajaran dan indikasi kecurangan dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Menurutnya, proyek strategis nasional yang digarap konsorsium Indonesia–Tiongkok itu sarat dengan perbedaan mencolok dari sisi pembiayaan dan tingkat bunga pinjaman.
Dalam keterangannya, Anthony menilai pemerintah telah salah langkah dengan memilih proposal dari Tiongkok dibandingkan penawaran dari Jepang. Ia membeberkan bahwa penawaran Jepang sebelumnya memiliki nilai proyek sekitar US$ 6,2 miliar dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen per tahun, sedangkan Tiongkok menawarkan proyek sekitar US$ 6,07 miliar dengan bunga mencapai 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih tinggi.
Baca Juga: KPK Tahan 10 Anggota DPRD Provinsi Jambi 2014 - 2019
“Perbedaan bunga sebesar itu tentu sangat signifikan dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara,” ujar Anthony,Kamis.
Selain itu, ia juga menyoroti terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai lebih dari US$ 1,2 miliar, sehingga total nilai proyek meningkat menjadi sekitar US$ 7,2 miliar. Kondisi ini dinilai janggal dan memperkuat dugaan adanya mark-up atau penggelembungan anggaran dalam proses pelaksanaan proyek.
Baca Juga: KPK Lakukan OTT di Semarang
Menurut Anthony, keputusan pemerintah yang tetap memilih penawaran Tiongkok meskipun bunganya jauh lebih tinggi dibanding Jepang menimbulkan pertanyaan besar. Ia menilai keputusan tersebut bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menjadi indikasi bahwa proyek ini tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Jika dibandingkan dengan penawaran Jepang, selisih bunga dan pembengkakan biaya itu bisa menyebabkan potensi kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah. Ini bukan lagi dugaan, tapi sudah nyata dan pasti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anthony meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, lembaga antirasuah tidak perlu menunggu laporan masyarakat karena data dan indikasi sudah terbuka untuk publik.
“KPK wajib bertindak. Jangan menunggu laporan karena fakta kerugian negara sudah di depan mata,” tambahnya.
Sebagai informasi, proyek kereta cepat Whoosh merupakan kerja sama antara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang terdiri dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan asal Tiongkok.
Proyek ini diklaim sebagai simbol kemajuan transportasi nasional, namun sejak awal pembangunannya telah menuai berbagai kontroversi, mulai dari pembengkakan biaya, keterlambatan jadwal, hingga polemik utang luar negeri.
Meski begitu, hingga kini pihak pemerintah maupun KCIC belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuduhan yang disampaikan Anthony Budiawan. Proyek Whoosh tetap beroperasi dan menjadi moda transportasi cepat pertama di Asia Tenggara.(***)
Sumber: MonitorIndonesia.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
